Selamat Hari Pendidikan Nasional, Pendidikan Mana yang Kita Rayakan?

Oleh: Larasati Loroblonyo

Pekerja Seni Tanpa Gelar & Aktivis Jaringan Kajian Ihsan (RINGKAS)

Sabtu pagi, 2 Mei 2026. Di saat ucapan “Selamat Hari Pendidikan Nasional” berhamburan di media sosial, sebuah unggahan di Instagram menghentikan detak jantung sejenak. Kabar duka datang dari Samarinda: Mandala Rizky, seorang siswa SMK yang yatim, menghembuskan napas terakhir. Bukan karena kecelakaan maut, melainkan karena infeksi luka di kakinya akibat terpaksa memakai sepatu yang ukurannya empat nomor lebih kecil dari semestinya. Di negeri ini, seorang anak harus meregang nyawa hanya karena kemiskinan menghalangi kakinya untuk tumbuh dengan layak.

Ironi ini terasa semakin menyengat ketika kita menoleh ke arah kantor Gubernur Kalimantan Timur. Di sana, anggaran rakyat mengalir deras untuk kemewahan: mobil dinas seharga 8 miliar, renovasi rumah jabatan senilai 25 miliar, hingga kursi pijat seharga 125 juta. Kontras ini bukan sekadar ketimpangan sosial; ini adalah tamparan keras bagi wajah pendidikan kita. Bagaimana mungkin kita bicara tentang “Indonesia Emas” jika infrastruktur kemewahan pejabat dibangun di atas nisan anak-anak yang bahkan tak mampu membeli sepatu?

Potret pendidikan Indonesia hari ini adalah kontras yang mencolok. Di satu sisi, berdiri sekolah-sekolah elite dengan fasilitas bertaraf internasional: ruang kelas ber-AC, laboratorium canggih, kurikulum global, dan biaya pendidikan yang hanya dapat dijangkau segelintir kalangan. Sekolah-sekolah ini menjadi simbol prestise sekaligus segregasi sosial.

Di sisi lain, masih ada sekolah-sekolah di pelosok negeri yang lantainya tanah, atapnya bocor, dan kekurangan guru. Anak-anak belajar dalam keterbatasan ekstrem, bahkan harus berjalan jauh termasuk menyeberangi sungai tanpa jaminan keselamatan. Anak-anak di sana tidak berbicara tentang inovasi, mereka berbicara tentang bertahan. Ketimpangan ini bukan sekadar masalah ekonomi, tetapi mencerminkan kegagalan distribusi keadilan pendidikan. Negara seolah membiarkan dua dunia pendidikan berjalan paralel: satu untuk yang mampu, satu lagi untuk yang bertahan. Ini bukan sekadar persoalan geografis atau ekonomi. Ini adalah cerminan dari ketidakadilan struktural yang terus diwariskan.

Lebih memilukan lagi, bagi sebagian anak, pendidikan bukan lagi harapan, melainkan tekanan. Kasus anak sekolah dasar di Nusa Tenggara Timur yang mengakhiri hidup karena tidak mampu membeli buku dan alat tulis adalah tragedi yang tidak bisa dinormalisasi. Ini adalah alarm keras bahwa sistem pendidikan gagal menjangkau yang paling rentan.

Di tengah berbagai persoalan tersebut, pertanyaan krusial muncul: di mana negara?

Peran kepala negara seharusnya menjadi simbol arah dan prioritas nasional. Namun, publik tak bisa menutup mata terhadap kontras mencolok dalam perhatian yang diberikan terhadap berbagai momentum nasional.

Perayaan Hari Buruh kerap diwarnai dengan kehadiran, pernyataan, bahkan dukungan yang terlihat nyata dari pemimpin tertinggi negara. Ada panggung, ada pesan politik dan ada simbol keberpihakan. Sebaliknya, pada Hari Pendidikan Nasional, gaung itu sering terasa lebih sunyi. Tidak ada energi yang sama, tidak ada urgensi yang setara. Pendidikan yang seharusnya menjadi fondasi masa depan bangsa, justru terkesan diperlakukan sebagai agenda rutin tahunan.

Ini bukan soal membandingkan mana yang lebih penting antara buruh dan pendidikan. Keduanya krusial. Namun, ketimpangan perhatian ini memunculkan persepsi publik bahwa pendidikan belum benar-benar menjadi prioritas utama di tingkat tertinggi kepemimpinan. Ironi mencapai puncaknya pada tahun 2026 ini, ketika 20% anggaran pendidikan yang seharusnya sakral untuk meningkatkan kualitas guru dan sarana, justru dipangkas demi program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Memotong anggaran pendidikan adalah bentuk pengabaian jangka panjang. Muncul persepsi pahit di masyarakat: apakah rakyat sengaja “dijinakkan” dengan perut kenyang, namun dibiarkan lapar secara intelektual?

Ada lagi pernyataan mengenai “data generasi Indonesia sekarang bodoh ilmu” adalah isu kompleks yang sering muncul dalam diskusi publik, didorong oleh beberapa indikator literasi dan pendidikan yang mengkhawatirkan.

Berikut adalah beberapa data dan konteks terkait perdebatan tersebut.

• Rendahnya Literasi dan Skor PISA: Data dari UNESCO menunjukkan indeks minat baca yang sangat rendah, sekitar 0,001%, dan skor PISA (Program for International Student Assessment) anak sekolah Indonesia kerap menempatkan Indonesia di peringkat bawah, mencerminkan kemampuan literasi, numerasi, dan sains yang kurang maksimal.
• Peringkat Literasi Internasional: Indonesia pernah ditempatkan di peringkat ke-2 terbawah dari 61 negara terkait literasi (minat dan ekosistem baca) berdasarkan riset Central Connecticut State University pada tahun 2016.
• Kualitas Pendidikan dan Sistem: Ada pandangan bahwa pendidikan di Indonesia lebih menghasilkan generasi penghafal daripada pemikir rasional. Sistem pendidikan sering dianggap kurang matang dan sering berubah, dengan beberapa pengamat menyebutkan ketertinggalan pendidikan yang signifikan.
• Pengaruh Media Sosial dan Algoritma: Terdapat fenomena di mana ilmu pengetahuan kalah oleh popularitas algoritma di media sosial. Influencer sering dianggap lebih kredibel daripada ahli, menyebabkan disinformasi dianggap sebagai kebenaran.
• Perdebatan IQ Gen Z: Ada perbincangan mengenai hasil survei yang menunjukkan tingkat literasi atau IQ sebagian Gen Z yang dianggap lebih rendah dibandingkan generasi sebelumnya, meskipun ini sering diperdebatkan dan dikaitkan dengan perubahan cara belajar serta adaptasi teknologi.
• Penting untuk dicatat bahwa isu ini lebih sering dikaitkan dengan kelemahan sistem pendidikan dan literasi daripada ketidakmampuan intelektual individu. Faktor lingkungan, sistemik, dan cara mengonsumsi informasi memainkan peran besar dalam fenomena ini.

Pendidikan yang Kehilangan Ruh

Di tengah semua ini, pendidikan kita perlahan kehilangan ruhnya. Nilai akademik menjadi tujuan utama, bukan proses belajar itu sendiri. Ijazah menjadi symbol status, bukan indikator kompetensi. Sekolah menjadi ruang administratif, bukan ruang eksplorasi intelektual. Padahal, esensi pendidikan adalah memanusiakan manusia dengan membangun karakter, nalar, dan kepekaan sosial.

Hari Pendidikan Nasional seharusnya menjadi momen refleksi mendalam, bukan sekadar perayaan. Refleksi bahwa masih ada anak yang tidak bisa sekolah dengan layak. Refleksi bahwa kualitas pendidikan belum merata. Refleksi bahwa negara belum sepenuhnya hadir untuk semua. Dan yang tak kalah penting, refleksi bahwa pendidikan belum menjadi prioritas yang benar-benar diperjuangkan secara konsisten di level kepemimpinan tertinggi.

Pendidikan Mana yang Kita Rayakan?

Pertanyaan itu kembali menggema.

Apakah kita merayakan pendidikan yang hanya dinikmati segelintir orang? Apakah kita merayakan sistem yang masih meninggalkan banyak anak bangsa? Ataukah kita sekadar merayakan tradisi tahunan tanpa makna substantif? Selama pertanyaan-pertanyaan ini belum terjawab dengan jujur, maka setiap ucapan “Selamat Hari Pendidikan Nasional” akan selalu menyisakan ironi. ***