Author: Admin Website

KLASIKMEDIA.COM, JAWA TIMUR- Dalam siaran persnya, Ketua Umum Barisan Ksatria Nusantara (BKN), Muhammad Rofi`i Mukhlis, yang didampingi Sekretaris Umum BKN, Rakhmad Zailani Kiki,  mengapresiasi kepolisian, dalam hal ini Polres Malang, Jawa Timur yang mau menerima dan memproses pengaduan dari berbagai kalangan, seperti dari Banser Kota Malang, terhadap Idris Al Marbawy yang tingkah lakunya di dunia medsos, melalui channel YouTube, telah meresahkan masyarakat karena penuh kebohongan dan rekayasa untuk mendapatkan keuntungan pribadi. “Saya tidak memanggil dia Gus karena memang dia bukan Gus, Gus Palsu. Penampilan dan gayanya yang seperti ulama, kyai,…

Read More

Oleh: Rakhmad Zailani Kiki Sekretaris RMI-NU DKI Jakarta/ Sekretaris Umum Barisan Ksatria Nusantara (BKN) Ketika berita Ketua Umum PBNU, Prof. Dr. KH Said Aqil Siroj, MA, diangkat menjadi Komisaris Utama dan Komisaris Independen PT Kereta Api Indonesia/KAI (Persero) viral, saya meresponnya dengan tertawa kecil, sekaligus membuat saya merenung. Dan dari hasil perenungan saya yang merupakan hasil kajian dengan pendekatan tasawuf falsafi, atas jabatan baru beliau ini, membuat saya kagum terhadap beliau. Saya tertawa kecil karena sepanjang saya mengikuti berita tentang KH Said Aqil Siroj,  beliau sudah sering ditawari jabatan oleh…

Read More

KLASIKMEDIA.COM, JAKARTA- Pada hari Jumat (26/02/2021), diadakan deklarasi Komisi Pemberantasan Mafia Hukum (K-PMH) di Jakarta. Dari namanya, K-PMH konsen pada pemberantasan mafia hukum, terutama pada masalah pertanahan, birokrasi, dan sejenisnya. K-PMH dididrikan untuk memberikan perlidungan, serta memperjuangkan hak-hak individu dan kelompok dan atau badan hukum dalam penegakkan hukum.  Ketua Umum Barisan Ksatria Nusantara (BKN), Muhammad Rofi`i Mukhlis, hadir dideklarasi K-PMH dan menyatakan bahwa BKN terlibat juga di K-PMH. “Saya, selaku Ketua Umum BKN mengucapkan selamat atas lahirnya K-PMH. Dengan adanya K-PMH, yang di dalamnya BKN juga terlibat dan sangat-sangat konsen,…

Read More

KLASIKMEDIA.COM, JAKARTA- Selasa (3/03/2021), Presiden Jokowi mencabut  lampiran Perpres Nomor 10  Tahun 2021 yang terkait pembukaan investasi baru dalam industri minuman keras yang mengandung alkohol. Latar belakang pencabutan ini, menurut Presiden Jokowi, karena mempertimbangkan masukkan-masukkan dari MUI, NU, Muhammadiyah dan ormas-ormas lannya serta tokoh-tokoh agama yang lain; dan juga masukkan-masukkan dari provinsi dan daerah. Keputusan Presiden Jokowi ini mendapat apresiasi yang besar dari Ketua Umum Barisan Ksatria Nusantara (BKN), Muhammad Rofi`i Mukhlis karena BKN merupakan salah satu ormas yang dengan lugas dan tegas menyerukan agar Presiden Jokowi mencabut Perspres Nomor…

Read More

KLASIKMEDIA.COM, JAKARTA- Penolakan alim ulama, tokoh masyarakat dan ormas Islam maupun ormas lainnya terhadap Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang mengatur tentang investasi minuman keras (miras) di empat provinisi semakin menguat. Tidak terkecuali Barisan Ksatria Nusantara (BKN). “BKN menyerukan agar secepatnya Presiden Jokowi mencabut Perpres yang mengatur tentang investasi miras tersebut. Karena investasi yang menghasilkan produksi miras di Indonesia, walau hanya berlalu di empat provinsi, yaitu Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, dan Papua dan dengan berbagai syarat, tetap saja membawa mudharat bagi…

Read More

KLASIKMEDIA.COM, JAKARTA- Menyikapi Perpres Miras yang baru saja ditandatangani Presiden Jokowi  tentang investasi minuman keras di empat wilayah Provinsi di Indonesia di Bali, NTT, Sulawesi Utara dan Papua,  dalam hal investasi miras untuk skala kecil atau besar, Barisan Pemuda Masjid dan Musholla (BASMALLAH) meminta agar ditinjau kembali, bahkan harusnya pilpres tersebut dicabut. “Kami tidak hanya menilai pada efek buruk cara moral maupun secara sosial  yang berpengaruh pada tingkat kriminalitas. Namun kami melihat secara bisnis tidak terlalu diuntungkan juga kok buat masyarakat. jangankan pada skala kecil,  uang sekala besar pun keuntungannya…

Read More

KLASIKMEDIA.COM, JAKARTA- Pernyatan salah seorang pengurus MUI Pusat, Anwar Abbas,  bahwa Presiden Jokowi harus ditahan atau diberi sanksi denda karena menyebabkan kerumunan dari kunjungan kerjanya di NTT mendapat kecaman dari Ketua Umum Barisan Ksatria Nusantara (BKN), Muhammad Rofi`i Mukhlis. “Lagi-lagi Anwar Abbas membuat pernyataan yang tidak baik, provokatif dengan mengatasnamakan MUI; padahal itu pernyataan dia pribadi. Untuk pernyataanya yang terakhir yang Anwar Abbas menyamakan kasus kerumunan Presiden Jokowi di NNT dengan kasus kerumunan HRS sehingga menyarankan agar Presiden Jokowi ditahan seperti HRS atau diberikan sanksi denda, BKN menyatakan Anwar Abbas…

Read More